THK Memperluas Pangsa Pasar

Pengurus DD maupun tim THK menyadari bahwa mereka tidak bisa menggantungkan pemasaran hasil ternak yang dikembangkan diberbagai daerah hanya untuk memasok kebutuhan hewan kurban THK. Jika pola semacam itu dipertahankan, maka usaha ini tidak akan berkesinambungan dan hanya akan berkembang pada saat menjelang hari raya Idul Adha.

Karena itulah, THK terus berusaha membuka pasar baru dengan menangkap semua peluang yang ada. Sebagai langkah awal, tim THK mulai menjajaki untuk memasarkan ternak kambing/domba yang dikembangkannya untuk keperluan Aqiqah.

Aqiqah adalah penyembelihan kambing/domba sebagai rasa syukur atas karunia Allah SWT berupa kelahiran seorang anak. Setelah disembelih, daging hewan Aqiqah ini biasanya dimasak dan dibagi-bagikan kepada tetangga sekitar atau masyarakat yang membutuhkan.

Kebutuhan kambing/domba untuk keperluan Aqiqah lumayan besar sehingga bisa menjadi salah satu alternatif pemasaran hewan ternak THK. Tim THK membidik pasar Aqiqah ini melalui program “Paket Tebar Aqiqah” dan “Paket Penjualan Hewan Aqiqah.”

Seperti halnya Tebar Hewan Kurban, Paket Tebar Aqiqah bertujuan menyebarkan daging hewan Aqiqah ke daerah yang membutuhkan. Masyarakat yang ingin berAqiqah cukup menyetorkan dana sebesar Rp 950.000,00 kepada THK yang kemudian akan mengirimkannya kepada lembaga yang ditunjuk di daerah.

Lembaga inilah yang nantinya akan membeli kambing, memasak dagingnya, dan menyelenggarakan acara selamatan Aqiqah di panti asuhan atau daerah miskin yang ditunjuk THK. Orang yang berAqiqah nantinya akan menerima surat ucapan terima kasih dari perwakilan masyarakat penerima, sertifikat Aqiqah, serta foto-foto dokumentasi kegiatan tersebut.

Untuk “Paket Penjualan Hewan Aqiqah,” THK hanya menjual ternak kambingnya dengan harga berkisar Rp 575.000,00 sampai Rp 890.000,00, sementara penyajian dan pembagiannya diserahkan sepenuhnya kepada orang yang berAqiqah.

THK juga melakukan perluasan pasar ke pasar umum. Mereka berusaha untuk memenuhi kebutuhan daging hewan kambing/domba untuk makanan sehari-hari. Misalnya, untuk keperluan konsumsi daging sate, gule, tongseng, dan jenis masakan lainnya.

Permintaan untuk kebutuhan konsumsi masakan ini diyakini cukup besar dan belum terpenuhi oleh peternak lokal. Di daerah Grobogan, Jawa Tengah, misalnya, keperluan daging kambing untuk sate menghabiskan 30 ekor kambing per hari. Beberapa mitra DD di Grobogan, NTB, dan Lampung sudah mencoba masuk ke pasar ini dengan memasok kambing untuk restoran atau pedagang sate.

Hanya saja DD menemui problem karena kapasitasnya sangat terbatas sehingga kewalahan untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Upaya lainnya adalah melayani penjualan langsung dalam jumlah besar bagi para pedadang. Para pedagang ini umumnya mencari ternak ke daerah untuk memenuhi kebutuhan hewan kurban orang-orang Jakarta.

THK juga mencoba menawarkan pasokan daging kambing/domba ke berbagai supermarket dan pasar swalayan di beberapa kota besar. Selain itu, THK juga menjajagi kemungkinan pemasaran hewan ternaknya untuk memenuhi pesanan dari luar negeri.

Mereka sudah mendapatkan tawaran menarik dari Dirjen Peternakan berupa peluang ekspor ke luar negeri dengan kebutuhan 500 ekor per bulan. Sayangnnya, tawaran itu pun juga belum bisa mereka penuhi karena keterbatasan produksi dan ketatnya persyaratan yang diminta.

Perluasan pasar ini juga mendorong DD mendirikan TDS (Ternak Domba Sehat), sebuah unit usaha yang berperan dalam pembibitan dan penyediaan bibit hewan ternak. TDS diharapkan menjadi media produksi untuk pembibitan sekaligus pengadaan ternak, sementara THK menangani pemasarannya.

Selain itu, pendirian TDS juga diniatkan sebagai upaya penyelamatan domba Priangan Garut, salah satu domba unggulan, yang saat ini tengah terancam populasinya. TDS dikelola dengan manajemen atau sistem zero cost, di mana biaya operasional untuk menggaji karyawan, pakan ternak, dan lain-lain diupayakan bisa ditutup oleh penjualan-penjualan bibit ternak dan produk lainnya yang ada di peternakan itu.

Misalnya, penjualan bibit rumput, penjualan tanaman hewan, pelatihan mnajemen peternakan, dan lain-lain. Sampai Mei 2003 TDS sudah memiliki 49 ekor pejantan, 520 ekor induk betina, 71 anak jantan, 83 anakan betina, serta 100 ekor domba konsumsi.

Bila dinilai harganya, TDS sudah memiliki dan mengelola aset sekitar Rp 550 juta, di luar kandang dan inventaris lainnya. Jabbar memprediksikan bahwa mulai Oktober 2003 TDS sudah mampu menjual domba bibit dewasa ke pasar.

Penutup

Melalui program THK ini DD berhasil mengembangkan usaha dengan menciptakan dan mempertahankan pasar yang lebih beradab, yang oleh Korten disebut sebagai “Mindful Market”. Hal itu terlihat jelas dalam pengelolaan bisnis hewan kurban yang dikelola THK.

Program ini berawal dari upaya untuk memanfaatkan keterbatasan atau problem dari hewan kurban dan mendorong pemerataan di kalangan fakir miskin terhadap hewan kurban.

Lewat program ini DD berhasil membantu dan menyuburkan usaha mikro, membantu mengembangkan aset atau kepemilikan peternak kecil terhadap hewan ternak, membagi ilmu dan teknologi dalam pembinaan peternak, serta mengembangkan sikap terbuka serta keterbukaan dan etika dalam berusaha.

Tak heran jika bisnis yang dijalankan mendapatkan dukungan dari para orang kaya sebagai pekurban, peternak, dan masyarakat sebagai penerima manfaat. Pengembangan bisnis hewan ternak kambing atau domba dengan mengoptimalkan potensi ibadah kurban ini berpotensi untuk dikembangkan di masa depan.

Dibanding jenis ternak lainnya, potensi pasar kambing dan domba masih terbuka luas. Direktorat Jenderal Bina Produksi Peternakan mencatat kebutuhan pasar kambing dan domba dalam negeri mencapai 5,6 juta ekor per tahun atau senilai Rp 5,6 triliun.

Sementara potensi pasar di luar negeri juga tidak kalah besarnya. Malaysia dan Brunai, misalnya, membutuhkan kambing dan domba sebanyak 2,8 juta ekor per tahun, sedangkan tingkat permintaan domba di Arab Saudi mencapai 2,5 juta ekor per tahun. Permintaan dari ketiga negara tersebut masih sulit dipenuhi karena keterbatasan produksi. Jabbar menjelaskan:

“Potensi pasar akan semakin besar bila masyarakat peternak bisa meyakinkan pemerintah untuk mengeluarkan instruksi agar kurban jamaah haji Indonesia dilakukan di dalam negeri, bukan di Mekah seperti yang selama ini dilakukan.

Jika permintaan itu dipenuhi, permintaan domba dan kambing akan bertambah menjadi puluhan ribu ekor karena jamaah haji yang berangkat ke Mekah setiap tahunnya mencapai 200 ribu orang.

Jika 50% saja dari jumlah itu berkurban di Indonesia, maka akan ada permintaan tambahan riil sekitar 100.000 ekor kambing. Manfaat dari kebijakan ini tidak hanya dinikmati masyarakat penerima kurban kambing tersebut, tapi juga peternak rakyat. Mereka akan bertambah penghasilannya dari penjualan kambing untuk mencukupi permintaan itu.”

Apalagi jika pemerintah dan masyarakat Indonesia bisa meyakinkan umat Islam dinegara-negara kaya untuk berkurban di Indonesia. Misalnya, hewan kurban yang disembelih di Arab Saudi yang ditaksir mencapai 2,5 juta ekor per tahun bisa dialihkan ke Indonesia sebagai salah satu negara Muslim terbesar.

Bila ini terwujud, peternakan hewan kambing/domba akan berkembang dengan pesat dan menjadi salah satu sumber penghasilan bagi masyarakat peternak. Problem gizi masyarakat pinggiran juga bisa dipecahkan karena ada pasokan daging kurban yang melimpah dari negara-negara kaya tersebut.

Sumber: (GALANG) Menggali Konsep ‘Social Entrepreneurship’, Suatu Riset Pustaka, Halaman: 60-62.

Pengadaan THK dan Penggemukan Ternak Kurban

Setelah menerima modal kerja dari THK, mitra usaha kemudian membeli kambing atau sapi bakalan yang akan dipersiapkan sebagai ternak kurban. Kambing/domba atau sapi bakalan adalah ternak muda yang dipelihara dan digemukkan agar mencapai bobot berat badan tertentu.

Pembelian ternak bakalan ini umumnya dilakukan 6 bulan sebelum hari Hari Raya Idul Adha. Persiapan jauh-jauh hari itu dilakukan karena harga beli sangat berpengaruh. Kalau temak kurban dibeli mendekati hari H, maka harganya akan mahal.

Namun, jika pembelian dilakukan jauh-jauh hari, harganya murah dan THK bisa mendapatkan margin keuntungan dari penggemukannya. Makin lebar marginnya, makin bagus karena peternak dan mitra mendapatkan keuntungan yang lebih besar.

Harga ternak bakalan biasanya berkisar antara Rp 250.000,00 sampai Rp 350.000,00. Kambing atau domba yang baru berusia 1,8 tahun ini kemudian dipelihara dan digemukkan oleh peternak. Diharapkan pada saat hari H ternak tersebut bobotnya bertambah 10 kg sampai 18 kg.

Dengan bobot berat tersebut harga ternak meningkat sampai Rp 600.000,00 sampai Rp 685.000,00. Kambing itulah yang nantinya akan dibeli dan dipasarkan oleh tim THK kepada pekurban yang berpartisipasi dalam program THK. Dari selisih harga itulah tim THK dan peternak mendapatkan margin keuntungannya.

Ada tiga model kerja sama yang diterapkan mitra usaha dengan peternak. Pertama, sistem upah. Mitra usaha memberikan upah kepada peternak untuk memelihara ternak kurban itu selama 3-4 bulan. Upah tersebut besarnya berkisar antara Rp 500,00 sampai Rp 1000,00 per ekor per hari.

Kedua, sistem bagi hasil di mana peternak tidak mendapatkan upah harian untuk pemeliharaan temak kurban tersebut, tapi mereka mendapatkan bagian dari hasil penjualan ternak tersebut. Biasanya prosentase pembagiannya separuh-separuh atau 50%:50%. Ketiga, kombinasi sistem antara upah dengan bagi hasil.

Mitra usaha memberikan separuh dari upah yang seharusnya diterima oleh petani. Namun, mereka akan mendapatkan bagian dari hasil penjualan temak kurban yang dipelihara tersebut ke THK ataupun pasar lokal.

Di luar ketiga sistem tersebut,beberapa mitra usaha juga menerapkan sistem bonus penambahan bobot badan. Maksudnya, untuk penambahan berat badan dari ternak yang dipeliharanya, peternak mendapatkan Rp 11.500,00 sampai Rp 15.000,00 per kilo. Jadi, setiap bulan mereka akan mendapatkan bonus kalau ada penambahan bobot badan. Jamil menjelaskan:

“Sistem ini berbeda dengan sistem gaduh biasa dan diminati peternak karena sangat menguntungkan. Dalam sistem gaduh biasa yang berlaku di berbagai daerah pedesaan, biasanya peternak mendapatkan upah pemeliharaan atau bagi hasil pada saat ternak dijual.

Namun, pada sistem bagi hasil yang diterapkan oleh THK, selain mendapatkan upah atau bagi hasil, mereka juga menikmati daging ternaknya karena penyembelihan dan pembelian daging kurban dilakukan di sekitar daerah itu.

Jangan lupa, banyak sekali peternak yang miskin yang meski memiliki atau memelihara kambing, belum tentu bisa menikmati dagingnya. Pengadaan hewan juga dibeli atau diambilkan dari desa itu.

Mereka juga mendapatkan pembinaan dari mantri hewan dan para penyuluh lapangan dan koordinator program. Mereka dibina dan diajari bagaimana memelihara dan merawat hewan ternaknya dengan baik. Selain itu, ada program penunjang, seperti pelatihan berbagai keterampilan dan pengajian bagi peternak. Pendeknya, pembinaan kelompok dilakukan dengan baik.”

Dengan berbagai keuntungan tersebut, banyak peternak yang berminat untuk terlibat dalam program ini. Mereka umumnya berasal dari kalangan peternak kecil dan sebagian besar tidak memiliki temak.

Masing-masing mereka rata mendapatkan bantuan 20 ekor kambing/domba atau sapi bakalan per keluarga untuk dipelihara agar nantinya bisa siap dipotong pada saat Idul Adha. Dari usaha tersebut, mereka mendapatkan upah Rp 500,00 per hari per ekor.

Kalau jumlah ternak yang dipelihara mencapai 20 ekor, maka upah yang didapatkan dari program ini mencapai Rp 10.000,00 per hari atau Rp 300.000,00 per bulan. Jumlah tersebut tergolong besar bagi peternak yang tinggal di pedesaan yang rata-rata, pendapatannya hanya Rp 150.000,00 ,ampai Rp 200.000,00 per bulan.

Dalam proses perekrutan peternak maupun pengadaan serta penggemukan hewan kurban terlihat jelas bahwa DD menerapkan prinsip ketiga dari mindful market, yaitu membantu atau menyuburkan usaha mikro dan kepemilikan stakeholder.

Upaya untuk menyuburkan usaha mikro itu terlihat dari persyaratan untuk menjadi mitra kerja, pola kemitraan, serta model pembagian keuntungan dengan mitra maupun peternak. Proses perekrutan itu juga dilakukan dengan memperhatikan prinsip keterbukaan dan pemerataan.

Sumber: (GALANG) Menggali Konsep ‘Social Entrepreneurship’, Suatu Riset Pustaka, Halaman: 59-60.

Rekrutmen THK Mitra Usaha

Bersamaan dengan proses promosi dan penggalangan pekurban, THK juga melakukan proses rekrutmen terhadap mitra usaha yang akan dilibatkan dan diajak bekerja sama menggarap program ini.

Rekrutmen mitra usaha ini bertujuan untuk membentuk suatu jaringan kerja sama antara THK dengan mitra usaha dalam memenuhi kebutuhan hewan kurban pada program THK dan kebutuhan hewan kurban pasar lokal di area kerja mitra usaha.

Selain itu, kerjasama ini juga dimaksudkan untuk membuka jaringan pasar hewan kambing/domba dan sapi bagi petemak di daerah sehingga dapat membantu menghidupkan roda perekonomian di desa.

Para mitra kerja ini umumnya datang dari kalangan LSM atau organisasi lokal yang berdomisili di daerah-daerah yang dianggap minus, namun berpotensi untuk pengembangan peternakan rakyat.

Syarat utama dari mitra usaha THK adalah berbentuk lembaga dan tidak boleh bersifat individual atau kepanitiaan. Ini dimaksudkan agar pembinaan dan pengawasan terhadap mitra dan program yang dilakukan bisa berjalan efektif dan berkesinambungan. Selain berbentuk organisasi atau LSM, mitra usaha juga harus memenuhi persyaratan awal lainnya, seperti mengajukan proposal dilengkapi dengan rekomendasi dari lembaga lain yang kompeten sebagai penjamin.

Syarat ini terutama diterapkan bagi lembaga yang belum pemah bekerja sama dengan DD. Selain itu, calon mitra harus mempunyai keterampilan dan pengalaman di bidang ternak dan memiliki pasar lokal. THK menerapkan dua pola kerjasama dalam perekrutan mitra usaha lokal, yakni model mitra pemberdayaan dan non pemberdayaan.

Untuk mitra pemberdayaan, THK menawarkan kerja sama selama 6 bulan sebelum hari raya Idul Adha atau hari H penyembelihan kurban. Para mitra usaha tersebut akan menjadi rekan kerja atau kepanjangan tangan THK dalam melakukan pemberdayaan peternak lewat usaha penggemukan dan pengadaan hewan kurban.

Mereka inilah yang nantinya merekrut dan memilih petemak yang akan menjadi penggaduh hewan ternak kurban. Sementara model kerjasama dengan mitra non pemberdayaan lebih bersifat jangka pendek. Mereka tidak ikut dalam paket pemberdayaan, namun diminta menjadi mitra THK dalam pengadaan dan penyaluran hewan kurban di daerahnya.

Mitra usaha juga harus membuat laporan narasi mengenai proses pelaksanaan program dan laporan keuangan yang disampaikan selambat-lambatnya satu minggu setelah program berakhir. Lewat pola kemitraan inilah THK bisa merencanakan dan mematok harga temak yang akan ditawarkan kepada pekurban.

Misalnya, untuk pengadakan kurban di tahun depan, mereka sudah bisa mematok harga karena sudah mempunyai perencanaan yang matang dan waktunya agak panjang. Penetapan harga itu dilakukan dengan memperhatikan keuntungan petemak mitra, harga yang berlaku sebelumnya, dan margin yang akan diperoleh baik oleh mitra maupun THK.

Penyiapan hewan ternak jauh sebelum hari H penyembelihan juga memungkinkan THK mengetahui margin keuntungan yang bisa diperoleh. Sampai saat ini THK memiliki lebih dari 78 mitra yang tersebar di 28 propinsi.

Sebagian mitra usaha ini berperan sebagai koordinator daerah dan membawahi jaringan atau rekan kerja yang menjadi submitra usaha THK di daerahnya masing-masing. Satu koordinator daerah membawahi rata-rata 10 lembaga.

Masing-masing mitra dan submitra tersebut mengembangkan dan mengelola minimal 50 ekor sampai 800 ekor kambing/domba. Besarnya jumlah ternak yang dipelihara disesuaikan dengan luas wilayah dan potensi pasar lokal.

Misalnya, kalau mitra usaha hanya bisa mernenuhi kebutuhan ternak kurban yang dibutuhkan THK dan tidak punya alternatif pasar lain, maka mereka hanya bisa mengelola tidak lebih dari 400 ternak.

Ternak-ternak itu tidak dikelola secara langsung oleh mitra ataupun submitra usaha, tetapi diserahkan kepada masyarakat peternak sebagai penggaduhnya. Masing-masing sub membawahi 10 sampai 50 peternak sebagai penggaduh hewan ternaknya.

Pada 2006 THK membina 700 peternak yang masing-masing memelihara 5-50 ekor ternak. Sementarajumlah keseluruhan ternak yang dipelihara oleh peternak mencapai 4.250 ekor kambing dan 122 ekor sapi.

Sumber: (GALANG) Menggali Konsep ‘Social Entrepreneurship’, Suatu Riset Pustaka, Halaman: 58-59.

Proses Perekrutan THK

Salah satu prinsip pasar beradab Kotler adalah “Letakkan biaya pada pengambil keputusan”. DD menerapkan prinsip ini dalam proses perekrutan pekurban atau penggalangan dana untuk program THK. Pekurban sebagai stakeholder utama program ini memegang peranan penting dalam pendanaan program ini.

Sebagian besar dana untuk menggerakkan program THK didapatkan dari masyarakat yang menyalurkan dananya untuk pembelian hewan kurban lewat THK. Karena itu, upaya promosi dan perekrutan donatur menjadi kunci utama dari kesuksesan program ini. Untuk merekrut para pekurban, DD menggunakan beberapa strategi promosi dan pemasaran.

Disamping memromosikannya secara rutin lewat iklan di Harian Republika dan beberapa media massa lainnya, mereka juga menggunakan beberapa teknik promosi dan pemasaran modern lainnya, seperti direct mail, penyebaran brosur, internet, sampai SMS (Short Message Service). Untuk memudahkan penghimpunan dana dari para donatur, tim THK menggunakan tiga metode, yakni transfer bank, penyerahan langsung di counter-counter THK, dan sarana penjemputan.

Untuk pembayaran lewat transfer bank, mereka melibatkan 4 bank, yaitu BCA, Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan Bank Muamalat yang menjadi mitra kerja dan pendukung program tersebut. Untuk memudahkan pekurban yang akan menyerahkan uang kurbannya secara langsung, THK membuka 41 counter pendaftaran dan penerimaan uang kurban di pusat perbelanjaan, restoran, kantor di daerah Jabotabek (Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi), Bandung, Surabaya, dan Malang.

Pembukaan counter-counter itu dimungkinkan dengan bantuan dan dukungan dari beberapa perusahaan seperti Mc Donald, Carrefour, Makro, Bank, dll. Mereka memberi ijin dan menyediakan tempat untuk tim DD membuka counter di areal perusahaan atau pusat perbelanjaan yang dikelolanya. Promosi yang gencar itu tentu saja membutuhkan dana yang tidak sedikit. Namun, strategi promosi dan pemasaran tersebut terbukti efektif dalam menjaring pekurban untuk berpartisipasi dalam program THK.

Sebagai gambaran, dengan dana promosi sebesar Rp 500 juta, pada 2002 THK berhasil menghimpun 6.230 kambing domba dan 163 sapi dari 7.371 pekurban dengan nilai transaksi sebesar Rp 4,4 miliar. Dengan dana promosi yang sama, pada 2003 mereka berhasil menggalang 5.538 kambing/domba dan 149 sapi dari 6.581 pekurban dengan nilai transaksi Rp 4,5 miliar. Pada 2004 mereka mengalokasikan dana operasional sebesar Rp 1,2 miliar dan hampir Rp 700 juta di antaranya dianggarkan untuk biaya promosi.

Data perkembangan jumlah pekurban

Untuk menjaga loyalitas pekurban sebagai donatur dan perusahaan sebagai sponsor atau pendukung program THK, DD menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang dalam prinsip “Pasar Beradab” Kotler disebut sebagai prinsip “Suburkan sikap terbuka”. Prinsip itu diimplementasikan dengan memublikasikan secara terbuka laporan keuangan dan program THK.

Setelah program berakhir, DD memuat laporan keuangan dan laporan program tersebut di harian Republika dan media massa lainnya. Media internal organisasi, seperti website dan news letter, juga mejadi sarana dalam memromosikan laporan tersebut. Masing-masing pekurban dan sponsor juga mendapatkan laporan tersebut yang dikirim ke alamat mereka dalam bentuk CD (compact disc) atau buletin. Mereka juga menerima surat ucapan terima kasih dari DD atas dukungan dan partisipasinya terhadap program THK.

Sumber: (GALANG) Menggali Konsep ‘Social Entrepreneurship’, Suatu Riset Pustaka, Halaman: 56-58.

Pengelolaan Program THK

Pengelolaan THK oleh Dompet Dhuafa berpijak pada konsep “Pasar yang lebih beradab”, yang oleh Korten disebut sebagai “Mindful Market”. Program ini dijalankan dengan berpijak pada 10 prinsip pasar beradab yang dikemukakan Korten, yakni:

  1. Gunakan kehidupan sebagai ukuran;
  2. Letakkan biaya pada pengambil keputusan;
  3. Bantu/suburkan usaha mikro dan kepemilikan stakeholder;
  4. Capailah pemerataan;
  5. Suburkan sikap terbuka;
  6. Dorong sikap berbagi pengetahuan dan teknologi;
  7. Kembangkan keberagaman dan sikap swadaya;
  8. Perhatikan keterbatasan sendiri;
  9. Hargai peran penting pemerintah;
  10. Pertahankan budaya etika. Penerapan konsep ini bisa dilihat dari sejarah dan proses operasi usaha yang dilakukan DD dalam menjalankan program ‘Tebar Hewan Kurban’, mulai dari pemunculan ide program, perekrutan pekurban dart mitra usaha, pengadaan dan penggemukan hewan kurban, sampai pada proses perluasan pangsa pasar.

Pada lima tahun pertama perintisannya program ‘Tebar Hewan Kurban’ ini ditangani oleh karyawan DD. Selain mengerjakan tugas-tugas utamanya, yakni menggalang dan mendayagunakan ZIS, pengelolaan program ini menjadi tugas tambahan bagi mereka menjelang Hari Raya Idul Adha.

Divisi penghimpunan di DD mendapat tugas menggalang dana dari pekurban sekaligus pengadaan ternaknya, sedangkan divisi pendayagunaan yang banyak memiliki jaringan dan mitra di daerah ditugaskan untuk melakukan pendistribusian hewan kurbannya di daerah.

tabl2

Hal ini relevan dengan prinsip pasar beradab Korten yang berkenaan pemahaman dan kesadaran terhadap terhadap keterbatasan organisasi Karena program ini terus berkembang, dan fokus kegiatannya bukan lagi terbatas pada pengadaan dan penyebaran hewan ternak, tapi juga pemberdayaan peternak, maka DD memutuskan untuk membentuk tim khusus dan permanen untuk mengelola program THK ini.

Agar tim ini tidak hanya bekerja efektif selama 6 bulan, sebelum dan setelah hari raya, maka diputuskan bahwa tim ini tidak hanya mengurusi THK, tapi juga memasarkan produk-produk peternakan yang dihasilkan DD lewat program pemberdayaan petemak yang ditangani oleh DD. Sejak 2002, tim THK dijadikan sebagai lembaga otonom dan permanen.

Program ini ditangani oleh 5 orang pengurus yang masuk dalam tim inti dan dibantu oleh puluhan tenaga part timer dan relawan yang tergabung dalam tim pendukung. Tim inti terdiri dari manajer program, general manager, divisi penghimpunan dan distribusi, divisi penjualan langsung, akikah dan pelatihan, dan divisi keuangan, PR, SDM dan administrasi.

Tim inti inilah yang menjadi penggerak utama dari program THK dan mengelola operasional harian program tersebut. Dalam memasarkan program ini ke masyarakat, tim inti dibantu oleh tim pendukung yang berjumlah sekitar 60-an. Mereka yang sebagian besar merupakan volunteer ini bertugas menjaga counter yang melayani pendaftaran kurban langsung di counter-counter yang kita buka dengan bekerja sama dengan beberapa perusahaan.

Karena tim ini sudah didesain sebagai lembaga otonom, maka tim THK harus mencari sendiri dana operasional program dan lembaganya. Dana operasional THK yang berkisar Rp 700 juta sampai Rp 800 juta didapat dari infak pekurban. Dana operasional tim ini didapatkan dari infak para pekurban.

Dalam iklan program THK dijelaskan kepada pekurban bahwa dana kurban yang mereka setorkan kepada THK digunakan untuk pembelian kambing/domba dan infak operasional. Selain itu, biaya operasional THK juga didapat dari keuntungan pembelian ternak kurban dari peternak. Untuk satu ekor kambing atau domba, misalnya, mereka mendapatkan keuntungan Rp 50.000,00 sampai Rp 100.000,00.

Dana itulah yang digunakan untuk operasional, termasuk kegiatan promosi dan pemasaran program. Selain dari keuntungan memasarkan hewan kurban tersebut, dana operasional juga didapatkan dari bantuan sponsorship perusahaan. Tim THK selalu berusaha agar berbagai kebutuhan yang berkaitan dengan operasional, termasuk promosi, bisa ditutupi oleh sponsor.

Misalnya, biaya cetak majalah untuk promosi dan pertanggungjawaban program 2003 sebesar Rp 70 juta dibiayai oleh sponsor. Begitu juga penyewaan space atau ruangan untuk membuka counter pembayaran dan pelayanan pekurban di berbagai restoran, bank, dan pusat perbelanjaan. Tempat itu juga didapat secara gratis karena mereka bekerja sama dengan Mc Donald, Carre four, dan lain-lain.

Mereka juga bisa menghemat pengeluaran untuk biaya iklan di TV karena melakukan barter iklan dengan stasiun TV yang menayangkannya. Pada 2004 THK mendapatkan dukungan sponsorship Rp 200 juta. Separuh dari jumlah itu didapatkan dalam bentuk uang, sedangkan sisanya dalam bentuk inkind dan barter.

Sumber: (GALANG) Menggali Konsep ‘Social Entrepreneurship’, Suatu Riset Pustaka, Halaman: 55-56

Program Tebar Hewan Kurban

Yayasan Dompet Dhuafa Republilca (lebih dikenal dengan singkatan DD) merupakan salah satu lembaga yang sejak 1993 menghimpun dan menyalurkan dana sosial dari masyarakat, khususnya dana sosial keagamaan zakat, infak, dan sedekah (ZIS), kurban dan wakaf.

Di antara yayasan atau lembaga sosial, khususnya yang bergerak di bidang pengelolaan ZIS, yayasan yang beralamat di Komplek Ciputat Indah Permai, Ciputat, itu dikenal banyak menelurkan terobosan inovatif dalam pengelolaan dana sosial.

Walaupun bidang garapannya lebih spesifik pada pengumpulan dan pengelolaan derma keagamaan, lembaga ini mampu menggalang dan mengelolanya secara profesional dan kreatif. DD mengembangkan tiga program utama, yaitu penyantunan dan pelayanan sosial, pengembangan SDM, dan pemberdayaan economi masyarakat.

Salah satu usaha pengembangan ekonomi masyarakat yang tengah digarap oleh DD adalah sektor peternakan rakyat, khususnya kambing/domba. Pengembangan sektor peternakan itu mulai dirintis pada 1994. Ketertarikan terhadap sektor ini berawal dari sebuah ide sederhana, menyebarkan daging hewan kurban ke daerah-daerah terpencil pada saat hari raya Idul Adha.

tabel53

Upaya itu dilakukan agar kelezatan dan protein daging kurban tidak menumpuk dan hanya dinikmati masyarakat kota. Program yang diberi nama “Tebar 999 Hewan Kurban” ini dipromosikan melalui iklan di harian Republika dan bertujuan untuk menyalurkan hewan-hewan kurban itu ke daerah-daerah pedesaan dan terpencil yang rawan gizi dan ekonomi. Program ini mendapat respon yang cukup bagus dari masyarakat. Dalam tempo sekitar sebulan, tergalang 644 ekor kambing/domba dan 8 ekor sapi dari 700 pekurban dengan nilai transaksi Rp 117 juta lebih.

Dana yang terkumpul dari pekurban itu selanjutnya dikirim ke daerah-daerah terpencil yang telah ditunjuk sebagai penerima daging hewan kurban ini. Di daerah tersebut, DD menggaet beberapa lembaga sosial setempat untuk menjadi mitranya dalam melakukan pengadaan, penyembelihan, sekaligus pendistribusian hewan kurban kepada masyarakat. Pada tahap awal, program ini hanya terfokus pada upaya pengadaan, penyembelihan, dan pembagian hewan kurban di daerah minus.”

Minat masyarakat untuk berpartisipasi dalam program ini terus meningkat. Pada tahun kedua, program ini mampu mengumpulkan dan mendistribusikan 833 ekor kambing/domba dan 8 ekor sapi. Jumlah pekurban mengalami kenaikan yang signifikan pada tahun ketiga di mana hewan kurban yang berhasil digalang mencapai 1.339 ekor kambing/domba dan 33 ekor sapi. Angka ini jelas

melampaui nama programnya sendiri, yakni ‘Tebar 999 Hewan Kurban’. Begitu juga pada tahun-tahun berikutnya. Pada 1998 misalnya, hewan kurban yang digalang meningkat dua kali lipat menjadi 3.105 ekor kambing/domba dan 99 ekor sapi. Karena itu, manajemen DD kemudian mengubah nama program ini menjadi “Tebar Hewan Kurban.”

Animo pekurban yang cukup bagus serta peluang bisnis yang potensial mendorong DD untuk terus mengembangkan program ini. DD mencoba mengembangkannya menjadi program pemberdayaan masyarakat sekaligus pengembangan bisnis. Kalau sebelumnya perekrutan mitra di daerah hanya digunakan untuk pengadaan dan penyebaran daging kurban, maka dalam proses selanjutnya mitra diajak untuk mengembangkan usaha pengadaan dan penggemukan hewan untuk persediaan hari raya kurban.

Mulai 1999, DD mengucurkan dana sebesar Rp 2 miliar sebagai modal awal usaha ini. Modal yang berasal dari dana ZIS yang digalang dari masyarakat tersebut digunakan untuk membeli ternak bakalan yang akan digemukkan dan untuk membina peternak yang akan memelihara temak tersebut. DD juga merekrut mitra lokal yang akan menjadi pendamping dan konsultan petemak dalam mengembangkan hewan ternaknya.

Usaha pengembangan sektor peternakan ini ditangani oleh jejaring aset reform. Hasil ternak nantinya dipasarkan oleh tim THK kepada para pekurban yang berpartisipasi dalam program THK.16 Program THK yang dikelola oleh DD mencoba memraktikkan “jalan tengah” (Dees, 1988) dengan menggabungkan aspek tujuan, modal, penerima manfaat, tenaga kerja, maupun pemasok.

DD mengembangkan bisnis ini bukan hanya untuk tujuan meraih keuntungan untuk keberlanjutan organisasi, tapi juga untuk membantu peternak dan menyantuni masyarakat miskin. Modal yang digunakan juga merupakan kombinasi dari dana komersial yang dimiliki DD dan donasi yang diperoleh dari masyarakat pekurban.

Tenaga kerja yang dikerahkan untuk mengelola program ini juga merupakan campuran dari tenaga profesional dan volunteer yang membantu terlaksananya program. Kombinasi ini telah memberi corak sosial yang kental terhadap suatu usaha dengan memobilisasi suatu bentuk ibadah untuk mengembangkan usaha kecil.

Sumber: (GALANG) Menggali Konsep ‘Social Entrepreneurship’, Suatu Riset Pustaka, Halaman:53-55.

Potensi dan Problematika Ibadah Kurban

Kurban merupakan salah satu bentuk ibadah yang dilakukan oleh umat Islam dengan cara menyembelih kambing, sapi atau unta. Di Indonesia ibadah kurban diwujudkan dalam bentuk penyembelihan kambing/domba dan sapi. Daging hewan kurban kemudian dibagi-bagikan kepada kaum miskin yang tinggal di daerah sekitarnya.

Penyembelihan hewan kurban itu biasanya dilakukan serentak pada hari Raya Idul Adha dan tiga hari setelahnya (hari Tasyriq). Selain sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah SWT, penyembelihan hewan kurban ini juga bertujuan menumbuhkan rasa solidaritas dan menjembatani kesenjangan antara yang kaya dengan yang kurang mampu. (Qs.22: 34) Pelaksanaan ibadah kurban selama ini lebih banyak berperan sebagai ritual ibadah.

Tak banyak lembaga sosial maupun lembaga Islam yang mencoba menggali nilai lebih dari ibadah tersebut. Padahal penyembelihan ribuan hewan kurban yang dilakukan serentak saat Idul Adha itu merupakan potensi bisnis yang luar biasa sekaligus sarana pemberdayaan ekonomi bagi peternak kecil di pedesaan. lbadah kurban bisa menjadi sarana yang efektif dalam membina para peternak sekaligus memberikan pasar kepada mereka.

52a

Data Direktorat Jenderal Bina Produksi Peternakan, Departemen Pertanian menunjukkan bahwa di Indonesia terdapat sekitar 4,71 juta rumah tangga peternak yang menggantungkan pendapatannya dari temak kambing atau domba. Bila satu rumah tangga terdapat 5 jiwa, maka ada sekitar 23,55 juta jiwa yang menggantungkan hidupnya dari usaha tersebut. Dengan populasi temak kambing/domba yang saat ini jumlahnya mencapai 21 juta ekor, berarti setiap rumah tangga memelihara kambing/domba sebanyak 4-5 ekor. Sayangnya, hampir semua peternak itu mengelola ternaknya hanya sebagai usaha sambilan.

Kondisi ini tidak mendukung terhadap upaya pemenuhan peluang pasar yang ada. Problem lain yang biasanya ditemui oleh lembaga-lembaga sosial dalam melakukan penggalangan kurban adalah besarnya biaya yang diperlukan oleh masyarakat untuk melaksanakan ibadah kurban. Untuk berkurban. 1 ekor kambing/domba, seseorang harus mengeluarkan dana sekitar Rp 600.000,00 – Rp 700 000,00. Sementara harga sapi yang setara dengan kurban untuk 7 orang mencapai Rp 5 juta sampai Rp 5,5 juta.

Karena biayanya cukup besar, maka kaum muslimin yang melaksanakan kurban terbatas pada orang-orang kaya yang sebagian besar bertempat tinggal di perkotaan. Kendala lainnya adalah distribusi yang tidak meluas dan merata karena sifat daging kurban tidak tahan lama.

Sebagian besar pendistribusiannya lebih terfokus di daerah-daerah pinggiran kota yang dekat dengan lokasi orang yang berkurban, yang sebagian besar berasal dari kalangan menengah ke atas di kota besar.Sementara daerah-daerah minus di pelosok desa atau pedalaman sulit sekali mendapatkannya. Walau hanya berlangsung setahun sekali, potensi dana sosial yang disumbangkan oleh umat Islam Indonesia dalam bentuk hewan kurban cukup besar.

Hal ini terlihat dari perolehan hewan kurban yang digalang oleh lima lembaga sosial Islam, yakni Yayasan Dompet Dhuafa Republika (Jakarta), Posko Keadilan Peduli Umat (Jakarta) dan Rumah zakat Indonesia (Jakarta), Dana Peduli Umat Daarut Tauhiid (Bandung) dan Yayasan Dana Sosial al-Falah (Surabaya).

Kelima lembaga ini pada hari raya kurban 2006 lalu berhasil menggalang 14.055 ekor kambing dan 442 ekor sapi dengan nilai transaksi Rp 12,4 miliar. Jamil Az-zaini, direktur program THK memperkirakan bahwa jumlah itu baru 10, dari seluruh jumlah hewan kurban yang digalang oleh ribuan mesjid dan lembaga sosial di Indonesia.”

Upaya untuk mengoptimalkan ibadah kurban yang dilakukan oleh lembaga-lembaga di atas merupakan salah satu bentuk dari kewirausahaan sosial dengan memanfaatkan pasar untuk kepentingan stakeholder, di antaranya pekurban yang berasal dari kalangan orang kaya, peternak sebagai mitra usaha dan masyarakat miskin sebagai penerima kurban.

Optimalisasi dalam penggalangan dan pengelolaan dana untuk ibadah kurban tersebut secara tidak langsung telah menciptakan pasar baru bagi peternak, sekaligus perbaikan akses bagi kaum miskin terhadap produk barang dan jasa yang selama ini tidak bisa mereka nikmati.

Marie Lisa M. Dacanay (2005) melihat upaya seperti ini sebagai bagian dari kewirausahaan sosial dengan menciptakan pasar yang lebih beradab (mind-fulmarket). Menyinggung pendapat David Korten (1999), Lisa melihat bahwa praktik sepeni yang dilakukan OMS di atas menguatkan asumsi bahwa pasar merupakan jalan terbaik dalam mengorganisasi ekonomi, sekalipun pandangan dan pengalaman kalangan OMS terhadap pasar ,sering menyebabkan mereka skeptis.

Sumber: (GALANG) Menggali Konsep ‘Social Entrepreneurship’, Suatu Riset Pustaka, Halaman: 51-53.

Pemberdayaan Peternak lewat Ibadah Kurban

Pemberdayaan Peternak lewat Ibadah Kurban: Studi Kasus Pengelolaan Program Tebar Hewan Kurban (THK) di Yayasan Dompet Dhuafa Republika

The empowerment of breeders done by LAZISs (gift-ancipublirfunds-collecting religious based organization) in Indonesta have created an open opportunity for thelping efficiently disadvantage people. “Tebar Hewan Kurban” is one of concrete example that managed by Dompet Dhuafa as an effort to raisetem out of poverty and educate them about selfreliance, organization, and sustainability as well.

Kata kunci pemberdayaan peternak, kemandirian, tebar hewan kurban

Hamid Abidin

Pendahuluan Kkemandirian dan keberlanjutan euangan telah menjadi isu pening di kalangan praktisi organisasi masyarakat sipil selama satu dekade terakhir. Isu tersebut telah digunakan tidak hanya untuk memberikan ciri masa depan sebuah komunitas atau masyarakat tetapi juga suatu kondisi yang didambakan organisasi-organisasi masyarakat sipil di masa depan. Kepedulian OMS (Organisasi Masyarakat Sipil) pada kemandirian menjadi agenda mendesak terutama karena sumber daya dan dana tradisional berupa hibah dari sumber swasta maupun publik, baik lokal maupun mancanegara, telah semakin langka (Marie Lisa M. Dacanay, 2005).

Untuk konteks Indonesia, isu ini relevan untuk didiskusikan berkaitan dengan tingginya tingkat ketergantungan OMS terhadap hibah lembaga donor asing. Problem ini dinilai sudah sangat kronis dan berdampak pada citra dan efektifitas kerja mereka. Seperti pisau bermata dua, dana asing memberikan manfaat sekaligus masalah bagi OMS di Indonesia. Di satu sisi, dana asing telah berperan besar dalam mendorong pertumbuhan dan perkembangan LSM Indonesia berikut program dan perjuangannya. Namun, di sisi lain, dana asing juga menciptakan

ketergantungan danmematikan kreatifitas OMS. Karena dominannya peran dana asing yang ini, OMS kerap dituding sebagai perpanjangan tangan dari kepentingan negara asing yang mendanainya. Kondisi tersebut juga membuat berbagai program dan perjuangan yang dilakukan menjadi tidak efektif karena tidak bisa menumbuhkan partisipasi dan rasa memiliki dari masyarakat terhadap program yang dijalankani Ketergantungan OMS kita terhadap darta asing ini juga menyebabkan mereka tidak kreatif, khususnya dalam memobilisasi dan memanfaatkan potensi sumber daya lokal.

Mereka lebih suka datang dan “menjajakan” programnya ke lembaga donor, ketimbang menggalang dukungan dari masyarakat lokal. Sebagian besar OMS masih enggan untuk melakukan mobilisasi sumber dana lokal. Mereka beralasan masyarakat tidak punya kemampuan finansial untuk mendukung dan mendanai program mereka.

Sebagian OMS lainnya beranggapan tidak banyak masyarakat yang mengerti peran dan fungsi OMS. Mereka juga beralasanbahwa organisasi atau kegiatan merekabukanlah tergolong organisasi atau kegiatan yang mudah mendapatkan darta atau menarik minat orang untuk mendanainya.

Dari berbagai survei terlihat bahwa organisasi masyarakat sipil mencoba untuk mengatasi persoalan kemandirian dan keberlanjutan pendanaan di luar jalur dukungan pendanaan lembaga donor tersebut. Ada tiga pola mobilisasi sumber daya yang dilakukan oleh OMS untuk menjamin keberlanjutan program dan lembaganya? Pertama, menggalang dana dari sumber yang tersedia, baik dari per oranggan, perusahaan, ataupun pemerintah.

Untuk menggalangnya mereka menggunakan beberapa strategi yaitu, direct mail, media campaign, mernbership, special event, endowment, dan sebagainya. Kedua, menciptakan sumber dana baru.

Upaya ini dilakukan dengan cara membangun unit-unit usaha dan ekonomi yartg menghasilkan pendapatan bagi lembaga (earned income). Ketiga, menciptakan dana dari sumber non-finansial. Strategi yang diterapkan adalah dengan menggalang sumbangan dalam bentuk in-kind (non-tunai atau barang) dan kerelawanan.

Untuk strategi pertama, meskipun efektif bagi sebagian lembaga, dirasakan sulit diterapkan oleh sebagian lembaga lain. Hal ini dapat dimengerti karena tidak semua “isu”, atau misi organisasi, dipahami atau didukung oleh masyarakat umum. Tema-tema yang dekat dengan masalah keagamaan, penyantunan, dan kedaruratan (emergency) sebagaimana umumnya ditangani oleh berbagai lembaga akan mudah didukung oleh masyarakat. Tapi program-program OMS seperti pemberdayaan perempuan, hak asasi, hak konsumen, advokasi publik dansejenisnya, tampaknya belum dipahami dan menjadi minat masyarakat pada umumnya.

Karena itu strategi kedua merupakan pilihan yang berikutnya. Beberapa lembaga seperti Bina Swadaya sudah berhasil membangun unit-unit usaha dan ekonomi yang menghasilkan pendapatan bagi lembaga (eamed income). Strategi yang dilakukan untuk menggalang dana lewat strategi ini adalah penjualan produk, penyediaan jasa profesional, penyewaan sarana dan fasilitas, penyediaan kredit, revolving fund atau jasa keuangan lainnya.

Sementara Yasmin (Yayasan Imdad Mustadhafin) yang relatif masih baru (berdiri 1998) mengembangkan jaringan toko barang bekas (Barbeku). Pengelolaan usaha itu tidak hanya ditujukan untuk menjamin kemandirian lembaga, tapi juga sebagai sarana pemberdayaan bagi masyarakat dampingan.

Upaya untuk memobilisasi sumber daya dalam rangka menjamin kemandirian dan keberlanjutan program dan lembaga ini dikenal dengan istilah kewiraswastaan sosial. Eduardo Morato (1994), guru besar pada Asian Institute of Management (AIM), mendefinisikan konsep ini sebagai “orang atau lembaga inovatif yang memajukan penciptaan dan penyelenggaraan usaha yang berhasil bagi mereka yang membutuhkan.”

Morato membedakan wiraswastawan sosial dengan usaha yang lazim atau usaha niaga dengan satu ciri utama. Yang pertama menaruh kepedulian pada upaya membantu kesejahteraan pihak lain, sementara yang kedua lebih peduli pada upaya pengembangan kesejahteraan usaha mereka sendiri. Titik berat wiraswastawan sosial dalam mengelola usahanya ada pada pihak yang dibantu, yakni golongan yang kurang beruntung atau lebih miskin di kalangan masyarakat. Unit-unit usaha yang dikelola oleh OMS ada yang berkaitan dengan misi atau program yang tengah dikembangkan oleh lembaga bersangkutan.

Namun, banyak juga OMS yang mengelola unit usaha yang tidak berkaitan sama sekali. Beberapa organisasi mengelola unit usahanya secara profesional dalam badan usaha yang komersial dan merekrut tenaga-tenaga yang ahli di bidangnya. Manajemen dan laporan keuangan juga terpisah dari organisasi. Sementara beberapa organisasi lain juga membuat unit usaha, namun pengelolaannya masih dilakukan secara semiprofesional dan melibatkan pengurus maupun staf lembaga, yang notabene nirlaba.

Meski sudah dipraktikkan oleh banyak OMS, konsep kewirausahaan ini masih ramai diperdebatkan oleh para aktivis OMS. Perdebatan soal “OMS berbisnis” ini sebenarnya dapat dipilah menjadi dua tingkat, yakni pada tataran teknis dan ideologis. Secara teknis banyak LSM tidak terbiasa mengelola usaha yang komersial atau profit oriented. Keahlian dan pengalaman mengelola bisnis,

sumber keuangan, dan modal terbatas, serta rendahnya kemampuan berkompetisi dengan sektor bisnis lainnya. Tetapi, di atas semua persoalan teknis tersebut, timbul pertanyaan yang lebih mendasar bagaimana jadinya bila lembaga nirlaba melakukan bisnis?

Apakah ini tidak mencampuradukkan visi dan misi keswadayaan dengan sesuatu yang komersial?

Bagaimana hal itu dapat dikompromikan?

J. Gregory Dees, seperti dikutip Saidi (2005), mengajukan jalan tengah yang bisa menjembatani kesenjangan antara misi OMS yang cenderung sosial dengan kultur bisnis yang lebih komersial. Jalan tengah itu ditulisnya dalam suatu spektrum dari kedermawanan murni sampai komersial murni (Lihat tabel).

Dengan istilah social enterprise, Dees memberikan satu kerangka analisis yang sederhana tetapi cukup menjelaskan. Pada dasamya jalan tengah dapat ditempuh dengan semacam kombinasi antara niat baik dan kepentingan pribadi, antara modal sumbangan dan tenaga sukarela dan modal dan tenaga profesional. Jalan tengah ini juga mempertemukan antara yang kaya dan yang miskin, misalny melalui mekanisme subsidi silang.

Sumber: (GALANG) Menggali Konsep ‘Social Entrepreneurship’, Suatu Riset Pustaka, Halaman: 49-51.

Peningkatan Skala dan Transformasi Sosial

Pola peningkatan skala dan dampak transformasi sosial kasus-kasus ini dirangkum pada Tabel 5. Sementara semua prakarsa ini telah berhasil dalam ekspansi dan melestarikan dampak mereka sampai derajat tertentu (atau mereka tidak akan masuk seleksi untuk penelitian ini), terdapat perbedaan substansial dalam tingkat kemampuan melakukannya.

Analisis sebelumnya tentang peningkatan Skala telah mengidentifikasi tiga pola utama guna memperlebar dampak prakarsa kewiraswastaan sosial yang berhasil: (1) mengekspansi cakupan untuk menyediakan jasa dan manfaat untuk lebih banyak orang, (2) ekspansi fungsi dan jasa untuk mendatangkan dampak lebih luas pada pemangku kepentingan primer, dan (3) memrakarsai aktivitas yang mengubah perilaku aktor lain dengan dampak luas dan secara langsung meningkatkan skala dampak (Uvin, 1995; Uvin, Jain & Brown, 2000).

Lajur pertama Tabel 5 berfokus pada penggunaan prakarsa terhadap strategi-strategi yang berbeda untuk peningkatan skala. Seleksi strategi peningkatan skala tampaknya berkaitan dengan bentuk inovasi. Untuk pengembangan program kapasitas, misalnya, prakarsa semula mengembangkan sebuah kombinasi jasa dan fungsi yang mendorong peningkatan kapabilitas desa atau kelompok untuk upaya mandiri atau pemanfaatan aset.

Mereka kemudian mengekspansi beragam aktivitas untuk mencakup banyak kelompok klien dengan kombinasi tersebut. Jadi, BRAC, Six-S, dan Green Belt Movement mengembangkan program aktivitas yang mendorong peningkatan kapasitas kelompok klien dan kemudian menentukan skala pelaksanaan program-program tersebut untuk melayani populasi desa atau kelompok-kelompok yang besar.

Program penyebarluasan paket, di sisi lain, telah menciptakan lebih banyak intervensi yang terdefinisi secara sempit yang dapat diterapkan pada para individu: Grameen Bank dapat mengadakan pinjaman kecil untuk penduduk desa dan Plan Puebla dapat memperbaiki teknologi jagung pada segelintir petani subsisten tanpa berpengaruh pada penduduk lain desa tersebut.

Untuk prakarsa penyebarluasan paket, sejumlah layanan tindak lanjut bisa datang setelah paket sampai di tempat, seperti pada berbagai jasa tambahan yang disediakan oleh Grameen Bank dan Plan Puebla. Untuk prakarsa pengembangan gerakan, dampak peningkatan skala sering bergantung pada aksi-aksi aktor lain, misalnya kebijakan yang berpengaruh pada sasaran atau sekutu kampanye yang dipengaruhi oleh kerja prakarsa tersebut. Jadi, Highlander menyediakan bantuan teknis untuk serikat dan gerakan hak-hak, dan kampanye SEWA dengan banyak aktor lain untuk membentuk ulang kebijakan pemerintah kodya dan pengambil kebijakan nasional.

Sumber: (GALANG) Menggali Konsep ‘Social Entrepreneurship’, Suatu Riset Pustaka, Halaman: 39-40.

Kepemimpinan Kewiraswastaan Sosial

Kepemimpinan Kewiraswastaan Sosial Memfasilitasi Transformasi Sosial, Sebuah Penelitian Eksploratif

This study provides a comparative analysis of seven cases asocial entrepreneurship which have been recognized as successful in bringing significant positive changes in the social, political and economic contexts of the poor and marginalized groups, generates hypotheses about schemes of innovations, pattern of stakeholders’ engagement, leadership, character of organization, as well as sustainability and development of the initiatives. Some conclusion are given about the work of these aspects.

Kata kunci: Kewiraswastaan sosial, kepemimpinan organisasi, inovasi organisasi, pemberdayaan masyarakat

Sarah H. Alvord, L. David Brown, dan Christine W. Letts

Pendahuluan
Konsep kewiraswastaan, yang lama terpendam dalam kancah bisnis dan ekonomi, mulai semakin diterapkan dalam konteks penyelesaian masalah sosial (misalnya, Dees, 1998a; 1998b; Thake & Zadek, 1997; Emerson & Twersky, 1986). Berbagai tantangan untuk menemukan solusi-solusi efektif dan berkelanjutan terhadap banyak masalah sosial penting, dan mungkin memerlukan banyak hal mendasar yang terkait dengan keberhasilan inovasi dalam kreasi bisnis.

Tetapi, solusi terhadap permasalahan sosial semisal pengurangan berkelanjutan dalam persoalan konstelasi kesehatan, pendidikan, ekonomi, politik, dan budaya yang terkait dengan kemiskinan yang berlangsung lama acap menuntut transformasi fundamental dalam sistem politik, ekonomi, dan sosial yang menjadi pilar negara yang stabil saat ini. Uji bagi kewiraswastaan bisnis yang berhasil ialah terciptanya bisnis yang sanggup bertahan hidup dan bertumbuh, yang sering berwujud dalam upaya survival dan ekspansi suatu organisasi bisnis.

Berseberangan dengan itu, uji bagi kewiraswastaan sosial, mungkin berupa perubahan dalam dinamika dan sistem sosial yang menciptakan sekaligus mempertahankan masalah tersebut; organisasi yang tercipta untuk menyelesaikan masalah tersebut mungkin akan mengecil atau menjadi kurang bertahan sejalan dengan keberhasilan yang diraihnya.

Sementara konsep kewiraswastaan sosial nisbi baru, prakarsa yang menggunakan kepastian kewiraswastaan untuk memecahkan masalah sosial bukanlah hal baru. Kami telah menemukan sejumlah besar prakarsa utamanya yang berfokus pada masalah penduduk miskin dan terpinggirkan yang telah mendatangkan transformasi kehidupan beribu-ribu orang di seluruh dunia. Sebagaimana dengan area lain aksi sosial, praktik kewiraswastaan sosial mungkin mendahului teori.

Artikel ini berupa mengidentifikasi faktor-faktor yang terkait dengan kewiraswastaan sosial yang berhasil. Kami berfokus pada kewiraswastaan sosial yang mendatangkan perubahan bermakna dalam konteks sosial, Politik, dan ekonomi bagi kelompok miskin dan terpinggirkan dengan kata lain, kewiraswastaan yang mendorong terjadinya transformasi sosial.

Kami mulai dengan gambaran singkat tentang berbagai sudut pandang yang berbeda tentang kewiraswastaan sosialdan definisi kerja yang memandu analisi kami tentang pengambilan informal sampel tujuh kasus. Kemudian kami paparkan cara-cara pencarian data dan isu yang kami gunakan untuk memfokuskan perhatian pada tujuh kasus tersebut.

Berikutnya melaporkan hasil perbandingan antar kasus dan merumuskan hipotesis tentang inovasi inti, kepemimpinan, organisasi, dan penigkatan skala kewiraswastaan sosial yang berhasil. Bagian terakhir mendiskusikan berbagai implikasi bagi praktik kewiraswastaan sosial, riset, selanjutnya teknologi pendukung dan lembaga untuk kewiraswastaan sosial masa depan.

Sumber: (GALANG) Menggali Konsep ‘Social Entrepreneurship’, Suatu Riset Pustaka, Halaman: 22-23.